Sabtu, September 18, 2021
BerandaRagamWaspadai Konflik Administrasi, Panwascam Bulukumpa Lakukan Pengawasan Coklit di Wilayah Perbatasan

Waspadai Konflik Administrasi, Panwascam Bulukumpa Lakukan Pengawasan Coklit di Wilayah Perbatasan

n9opi di BULUKUMBA – Sejak dimulainya tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih pada 15 Juli 2020 lalu, Jajaran Panwascam Bulukumpa terus melakukan pengawasan.

Anggota Panwascam Bulukumpa Andi Nuralim Umar didampingi Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Sapobonto Mulyadi, S. Pd melakukan pengawasan di dua Wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Desa Sapobonto yang berbatasan lanngsung dengan wilayah Kabupaten Sinjai yakni TPS 4 di Dusun Ili dan TPS 5 di Dusun Munte Barat.

“Kami memberikan perhatian khusus untuk wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten lain, untuk mengantisipasi kemungkinan  terjadinya Konflik Administrasi seperti terjadinya pemilih lintas daerah dan juga sebagai langkah pencegahan mengantisipasi adanya pengerahan massa dari luar untuk memilih pada hari Pemilihan,” jelas Nuralim. Sabtu (18/7/2020).

Selain itu Andi Nuralim Umar juga menambahkan bahwa pengawasan juga dilakukan untuk memastikan petugas yang melakukan coklit tetap memperhatikan penggunaan protokol kesehatan saat door to door ke rumah warga.

“salah satu yang juga menjadi obyek pengawasan pada tahapan Pilkada lanjutan Tahun 2020 ditengah Pandemi Covid-19 ini adalah penggunaan protokol kesehatan, maka dari itu kehadiran kami juga untuk memastikan PPDP mengunakan Protokol Kesehatan sesuai yang di atur dalam PKPU No 6 Tahun 2020,” Tambah Nuralim.

Anggota Panwascam Bulukumpa Bersama Panwaslu Kelurahan Desa Saat Melakukan Pengawasan di Wilayah Perbatasan Bulukumba-Sinjai

Semntara diwilayah perbatasan Kabupaten Sinjai lainya yang ada di Desa Balngpesoang dan Desa Kambuno juga dilakakukan pemantaun dan cross cheq oleh Anggota Panwascam Bulukumpa Jawil, S. Pd. I didampingi PKD masing-masing.

“Kehadiran kami untuk memastikan proses coklit yang dilakukan oleh PPDP berjalan sesuai dengan regulasi yang mengatur termasuk indikator protokol kesehatan ataupun pelayanan terhadap warga masyarakat yang memiliki hak suara,” Ungkap Jawil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments