Jumat, Oktober 22, 2021
BerandaOpiniPilkada Bulukumba Dan Netralitas ASN

Pilkada Bulukumba Dan Netralitas ASN

n9opi di BULUKUMBA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak kembali akan digelar di 270 daerah kabupaten /kota di Indonesia. Di Sulawesi Selatan misalnya, sebanyak 12 Kabupaten Kota akan menggelar Pilkada tahun ini yakni Makassar, Gowa, Maros, Soppeng, Luwu Timur, Tanah Toraja, Luwu Utara, Toraja Utara, Selayar, Bulukumba dan Barru.

Salah satu isu dalam penyelenggaraan Pilkada yang tidak habisnya menjadi perbincangan public adalah terkait netralitas ASN. Bicara Pilkada dan ASN seperti tidak ada selesainya menjadi sorotan, hal ini disebabkan banyaknya pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap asas netralitas.

Memang posisi ASN dalam setiap penyelenggaraan Pilkada serba dilematis, bagaimana tidak pegawai ASN adalah mereka yang diangkat, ditempatkan oleh Pejabat Kepegawaian (PPK) yang nota bene juga adalah pejabat politik yang dilahirkan dari proses politik. Sementara disatu sisi tuntutan untuk netral sebagai pelayan public juga harus dilakukan, jadi serba dilema. Dilema lainnya secara regulasi ASN masih memiliki hak pilih, beda posisi TNI dan Polri yang memang tidak mempunyai lagi hak pilih.

Berdasarkan data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)  yang melakukan pelanggaran netralitas ASN tahun 2018 yakni sebanyak 590 kasus, sebanyak 225 diantaranya terjadi di Sulawesi Selatan. Dengan jumlah tersebut Provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah tertinggi yang melakukan pelanggaran netralitas ASN disusul Sulawesi Tenggara sebanyak 134.

Pencegahan Terhadap Netralitas ASN

Upaya pencegahan terhadap netralitas ASN terus dimasifkan Pengawas Pemilihan Umum, tidak terkecuali Bawaslu Bulukumba. Sepanjang tahapan berjalan baik sebelum penundaan hingga pengaktifan kembali tahapan, Bawaslu Bulukumba dan jajarannya telah melakukan berbagai upaya  pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Beberapa jurus dan pendekatan sudah dilakukan, mulai  sosialisasi tata muka hingga sosialisasi di media sosial, dari rapat – rapat koordinasi hingga penyampaian himbaun terhadap kantor – kantor di mana ASN bekerja seperti OPD, kantor lurah, puskemas, hingga menyasar ke sekolah – sekolah.

Dalam pencegahan melalui penyampaian surat himbauan ini Bawaslu Bulukumba telah mengeluarkan himbauan terkait netralitas ASN sebanyak 110 Surat per hari ini, Kamis (16/7/20) belum termasuk surat Panwaslu Kecamatan di wilayah kecamatan masing – masing.

Kenapa pencegahan ini penting, bagi saya tentu saja bukan soal menjalankan kewenangan sebagai pengawas pemilu saja  akan tetapi kualitas demokrasi ini juga sangat dipengaruhi dengan netralitas ASN sebagai pihak – pihak harus netral sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Terkait Netralitas ASN sudah tertuang dengan jelas baik UU 10 thn 2016 Gubernur, Bupati dan Walikota,  UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PP 53 thn 2010 tentang disiplin ASN, PP 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara, Perbawaslu No. 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN. Selain itu KASN juga telah mengeluarkan surat himbauan terkait Netralitas ASN berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan, mengatur secara komprehensif etika perilaku tindakan KASN sebelum penetapan Calon sesuai penjelasannya terkait pasal 11 huruf c PP 42 tahun 2004.

Pengawasan dan Penindakan Terhadap Netralitas ASN

Bukan barang baru lagi bahwa posisi ASN yang sangat strategis tentu sangat rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, apalagi untuk kepentingan pemenangan dalam Pilkada sehingga wajib untuk dilakukan pengawasan dan penindakan  sesuai aturan yang berlaku jika ditemukan adanya hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran pemilihan atau laporan dari masyarakat. Tentu tujuan utamanya bagaimana memberikan kepastian hukum dan keadilan hukum.

Pengawasan terhadap netralitas ASN bagi Pengawas Pemilu sudah menjadi keharusan sebagaimana dalam Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Daerah Bulukumba sebagai salah satu daerah dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada menjadi perhatian terkait netralitas ASN. Bahkan KASN telah menyampaikan dalam laporannya menyebut bahwa Bulukumba sebagai salah satu daerah di antara lima besar daerah tertinggi rekomendasi KASN di Indonesia bersama daerah lainnya seperti Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu. Menjadi perhatian KASN sebagai daerah titik rawan terhadap netralitas ASN. (data berita harian Kompas edisi 9 juli 2020).

Berdasarkan data Bawaslu Bulukumba perhari ini Rabu (15 /7/20) telah merekomendasikan sebanyak 11 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN. Tujuh diantaranya telah direspon KASN dengan memberikan rekomendasi sanksi. Jenis perbuatan dugaan pelanggaran yang dilakukan berbagai macam diantaranya melakukan pendekatan/mendaftarkan diri di Partai Politik, menghadiri kegiatan sosialisasi/menguntungkan bakal calon, memberikan dukungan di media sosial serta mempromosikan diri atau orang lain.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments