Sabtu, September 18, 2021
BerandaOpiniMenakar Potensi Kerawanan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19

Menakar Potensi Kerawanan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19

n9opi di BULUKUMBA – Tahun 2020 merupakan tahun politik dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) secara serentak di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pelaksanaan pemungutan suara awalnya dijadwalkan tanggal 23 September 2020 namun karena adanya penyebaran Coronavirus Desease 2019 (Covid-19) di banyak negara, termasuk di Indonesia sehingga pelaksanaan Pilkada mengalami penundaan. Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, yang mengatur pemungutan suara diselenggarakan pada bulan Desember 2020, dengan pilihan pula jika virus corona juga tidak redah maka pilkada bisa ditunda kembali ditahun 2021.

Dewan Perwakilan Rayat (DPR) RI, Pemerintah, dan KPU dalam rapat dengar pendapat pada tanggal 27 mei 2020 akhirnya memutuskan melaksanakan Pilkada 2020 ditengah pandemi Covid-19. Pemungutan suara penyelenggaraan Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Keputusan ini telah menuai pro kontra hingga sekarang.

Tentu saja kita berharap bahwa dalam penetapan penyelenggaraan Pilkada 2020 ini juga dilakukan dengan penuh pertimbangan, mengingat sejauh ini belum ada yang bisa memberikan jaminan kapan akan berakhir masa pandemi tersebut. Keselamatan kesehatan tentu menjadi prioritas utama sehingga penyelenggarakan pemilihan berlangsung dengan menyesuaikan standar protocol pencegahan covid-19.

Tidak bisa dinafikan bahwa penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi covid-19 sangat mengundang kerawanan yang bukan hanya memengaruhi kualitas demokrasi akan tetapi juga resiko Kesehatan baik masyarakat sebagai pemilih maupun peserta hingga penyelenggara pemilu.

Kerawanan Kesehatan

Pada Pemilu tahun 2019 memberikan pengalaman pahit dengan gugurnya ratusan penyelenggara pemilu yang diakibatkan kelelahan. Tahun ini kita dihadapkan dengan penyelenggaraan kontestasi demokrasi  di tengah pandemi covid – 19.

Masalah baru bisa saja muncul jika tidak dilakukan Langkah – langkah antisipasi dengan baik. Setidaknya kerawanan yang perlu mendapat perhatian yakni dari sisi kesehatan. Selain Kesehatan peserta pemilihan dan masyarakat pada umumnya yang akan terlibat dalam kontestasi maupun Penyelenggara Pemilu yang nantinya akan sibuk berjibaku dengan penyelenggaraan secara teknis dan pengawasan tahapan di lapangan. Ahli Kesehatan telah menyampaikan kerawanan penyebaran covid -19 yakni terjadi di dalam kerumuman dengan melibatkan banyak orang.

Disisi lain, hampir seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan melibatkan banyak orang mulai verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pencocokan dan penelitian daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Pilkada di tengah pandemi covid-19 tentu menjadi tantangan serius bagi Penyelenggara Pemilu, mengingat sudah menjadi kewajiban penyelenggara Pemilu untuk menyelenggarakan pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, karena kalau tidak kode etik bagi penyelenggara menantinya. Oleh karena, mau tidak mau, suka atau tidak suka harus dilakukan secara profesional, jujur dan adil.

Pemanfaatan Bantuan Sosial

Bukan hanya resiko kesehatan yang rawan dalam penyelenggaraan pemilihan di tengah pandemi covid-19 akan tetapi potensi pelanggaran yang biasa menghiasi setiap kontestasi demokrasi juga rawan terjadi saat ini. Setidaknya ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian bersama seperti penyalahgunaan bantuan social dan fasilitas negara lainnya untuk kepentingan kontestasi pilkada.

Akhir akhir ini pemanfaatan bantuan sosial untuk kepentingan pilkada sepertinya tidak ada habisnya untuk diperdebatkan. Bagaimana tidak, bantuan sosial yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan diembel embeli dengan kepentingan politik pilkada, tentu tindakan pihak pihak yang memanfaatkan situasi ini tidak dapat dibenarkan dan sangat tidak etis. Saat ini di tengah situasi seperti sekarang membutuhkan rasa kemanusiaan  yang tinggi  semua pihak bukan memanfaatkan momentum untuk mendapatkan keuntungan popularitas politik.

Kerawanan ini sudah menjadi isu nasional. Untuk itu Bawaslu telah melayangkan surat himbauan ke daerah yang berpilkada agar tidak memanfaatkan bantuan social ini untuk kepentingan Pilkada. Apalagi dalam pilkada yang digelar tahun ini yang tersebar di 270 daerah, sebanyak 244 calon petahana berpotensi maju kembali. Potensi petahana yang maju Kembali cukup besar dan rawan memanfaatkan momen ini untuk kepentingan dirinya di Pilkada, sehingga perlu pencegahan dan pengawasan dengan massif pula.

Potensi Politik Uang

Kerawanan lainnya adalah politik uang. Sepertinya tantangan politik uang dalam setiap momen kontestasi demokrasi selalu menjadi diskusi menarik. Apalagi dengan kondisi sekarang yang sangat memengaruhi ekonomi masyarakat maka tentu memberikan pula implikasi kerawanan politik uang.

Kondisi di tengah covid yang bukan hanya menjadi dilema Kesehatan tetapi juga memperburuk ekonomi masyarakat saat ini pencegahan pelanggaran pemilihan dengan baik.

Sebagai penyelenggara kita tetap optimis. Indonesia bukan satu satunya negara menyelenggarakan pemilihan di tengah pandemi. Negara Korea misalkan sukses menyelenggarakan Pemilu di tengah pandemi covid-19. Untuk itu tetap meninggikan kewaspadaan dan memerhatikan standar protokol pencegahan covid-19. Semoga saja kesehatan tetap terjaga dan pilkada berjalan berkualitas.

Penulis : Bakri Abubakar, S.Pd (Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments